Kamis, 09 Mei 2013

Diani Tegaskan PNS Harus Tetap Netral


Tuesday, 07 May 2013
Reporter : Herman Bonz
BOGOR, bogorpos.com - Pegawai negeri sipil (PNS) memiliki peran dan fungsi sebagai alat pemersatu, pelayan, dan penyelenggara pemerintah. Namun, terkadang penyelenggaraan pemilukada mendorong peran dan fungsi PNS mengalami kemunduran dan bahkan membuat pelayanan publik menurun. Terlebih diantara mereka ada yang maju dalam Pilwalkot tersebut dari kalangan birokrat.
Hal ini disampaikan Walikota Bogor, Diani Budiarto,  dalam acara silaturahim para pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dengan para bakal calon walikota dari birokrat dan mantan birokrat di Hotel Aston, Selasa (7/5/13).

“Acara pada hari ini, memang kita design sebagai bagian dari upaya tersebut. Minimal silaturahim ini untuk mengingatkan para bakal calon dengan latar belakang birokrat untuk terus berkompetisi secara sehat dan tidak membawa gerbong PNS,” terang Diani.

Menurutnya, PNS di lingkungan pemerintah Kota Bogor hanya akan memiliki satu pilihan sikap yaitu netral semua kandidat yang bersaing di Pilwalkot 2013. Pilihan ini adalah keharusan karena ada banyak peraturan yang mengatur hal tersebut.

Dijelaskan Diani, neteralitas PNS menjadi penting untuk menghindari pengkotakan, konflik kepentingan dan diskriminasi pelayanan.

“Netralitas PNS juga sebagai sebagai salah satu prakondisi untuk meningkatkan profesionalisme PNS di lingkungan pemerintah Kota Bogor,” jelas Diani.

Sementara itu, Asisten Tata Praja Setdakot Bogor, Ade Syarief Hidayat, menyebutkan setidaknya ada lima peraturan terkait yang menegaskan netralitas PNS.

“Ada Pasal 3 UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan UU No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pasal 3 ayat ( 1 ) yang menyatakan antara lain bahwa PNS harus profesional, PNS harus netral dan tidak diskriminatif, dan PNS dilarang menjadi anggota atau pengurus partai,” sebut Ade.

Ketentuan ini, katanya, diperkuat dengan PP Nomor 6 Tahun 2005 secara tegas menyatakan bahwa pasangan calon dilarang melibatkan PNS dan  PP Nomor 53/ 2010 tentang Disiplin PNS yang antara lain mengingatkan bahwa Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.

“Kita juga memiliki Surat Edaran MENPAN No. 07 tahun 2009 yang mengatur tentang netralitas PNS dalam Pemilihan Umum dan hashasil Munas V KORPRI tahun 1999 yang menegaskan kenetralan ini,“ ucap Ade. 

Rabu, 08 Mei 2013

90 Pesen Bacaleg Kabupaten Bogor Tidak Memenuhi Syarat

Tuesday, 07 May 2013
Reporter : Irvan
90 Pesen Bacaleg Kabupaten Bogor Tidak Memenuhi Syarat
BOGOR, bogorpos.com - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bogor, pada Selasa, (7/5) kemarin, mengumpulkan pengurus 12 partai politik peserta pemilu 2014. Guna mengumumkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon legislatif (bacaleg) Kabupaten Bogor, yang diserahkan oleh ke-12 parpol tersebut.

Dan pada hasil verifikasi tersebut, menurut Ketua KPUD Kabupaten Bogor, Achmad Fauzi, hampir 90 persen bacaleg yang diajukan oleh parpol-parpol tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh KPU.

"Kami telah selesai melakukan pendataan verifikasi administrasi bacaleg dari 12 parpol yang mengajukan. Dan hasilnya, hampir semua bacaleg yang diajukan oleh parpol-parpol ini hampir seluruhnya tidak memenuhi syarat," ungkapnya kepada Bogorpos.com.

Dia mengatakan, persyaratan yang belum dipenuhi oleh bacaleg-bacaleg tersebut cukup beragam. Diantaranya adalah tidak mencantumkan fotokopi KTP,ijasah pendidikan yang kurang lengkap, serta ketidaksesuaian nama bacaleg di KTP dengan ijasah.

"Kekurangan syarat yang diajukan oleh mereka cukup beragam, diantaranya tidak mencantumkan foto, fotokopi KTP, ijasah yang kurang lengkap, dan tidak sinkronnya nama di KTP dengan ijasah bacaleg," bebernya.

Untuk itu, dia meminta kepada seluruh parpol untuk segera melengkapinya hingga batas akhir yang ditentukan oleh KPUD pada tanggal 22 Mei mendatang.

"Kami berikan jeda waktu atau deadline mulai daritanggal 9- 22 Mei mendatang, untuk segera melakukan perbaikan. Dan perbaikan ini hanya boleh dilakukan satu kali saja tidak boleh lebih," pungkasnya.

Balon Cawalkot Independen 'Lelet' Mendaftar

Tuesday, 07 May 2013
Reporter : Herman Bonz
Balon Cawalkot Independen 'Lelet' Mendaftar
BOGOR, bogorpos.com - Memasuki hari keempat, tak satupun berkas pendaftaran Bakal Calon (Balon) Walikota dan Wakil Walikota (Cawalkot) Bogor dari jalur perseorangan masuk di meja petugas pendaftaran KPU Kota Bogor. Diduga, para balon cawalkot masih harus melengkapi berkas peryaratan pencalonan mereka.

Hal itu disampaikan Sekretaris KPU Kota Bogor, Encep M Alhamidi di Kantor KPU Kota Bogor, Jalan Gunung Gede I No 6, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Selasa (7/5/13).

"Sampai pada batas akhir waktu pendaftaran dihari keempat ini, belum ada satu pasangan pun Balon yang datang untuk mendaftar," ungkap Encep kepada bogorpos.com.

Dijelaskannya, waktu pendaftaran mulai dari hari pertama hingga hari keempat dibuka pada jam 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.

"Untuk hari kelima besok, Rabu (8/5/13), merupakan hari terakhir pendaftaran, ditutup pada pukul 00.00 WIB," jelasnya.
Diternagkan lebih lanjut, batas waktu tersebut merupakan peraturan yang telah ditetapkan KPU Pusat untuk tahapan pemilukada ditiap daerah.

" Dan Jadwal pendaftaran Balon Cawalkot ini sudah kami publikasikan jauh-jauh hari melalui media cetak lokal dan elektronik," terang mantan Kepala Bagian Penyiaran Radio Sipatahunan ini.

Encep memprediksikan, kemungkinan besar para bakal calon orang nomor satu dan dua di Kota Bogor itu, akan datang besok di hari terakhir setelah melengkapi berkas persyaratan pencalonan mereka.

KPU Kabupaten Bogor Terima Hibah 105 Miliar

Tuesday, 07 May 2013
Reporter : Irvan
KPU Kabupaten Bogor Terima Hibah 105 Miliar
BOGOR, bogorpos.com - Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan bupati (pilbup) Bogor, yang akan berlangsung pada 8 September 2013 mendatang. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bogor, mendapatkan dana hibah dari pihak pemerintah sebesar 105 milyar rupiah, untuk menyelenggarakan pesta demokrasi di Bumi Tegar Beriman.

Ketua KPUD kabupaten Bogor, Achmad fauzi, mengatakan, besaran biaya hibah dari PemKab Bogor itu anggarannya akan dipakai untuk pelaksanaan dua putaran serta apabila ada sengketa pada pilbup nanti.

“Dana sebesar itu sesuai dengan nota hibah yang sudah ditandatangani dari pemerintah daerah yakni sebesar 105 milyar, yang akan digunakan untuk 3 kegiatan yakni untuk putaran pertama, untuk pemungutan suara ulang jika terjadi sengketa, serta untuk pemungutan putaran kedua,” katanya kepada BogorPos.com, Selasa, (6/5) kemarin.

Dalam pilbup nanti, menurutnya pada satu putaran anggaran yang akan digunakan adalah sebesar 57 miliar rupiah. Sementara sisanya, untuk cadangan apabila berlangsung dua putaran.

"Dana untuk satu putaran itu, kami kalkulasikan akan memakan biaya sebanyak 57 miliar rupiah. Sementara apabila berlangsung dua putaran dan ada pemungutan suara ulang, kami membutuhkan tambahan anggaran sebesar 26 miliar rupiah. Sisanya akan kami kembalikan kepada Pemkab Bogor," tuturnya.

Selain itu anggaran akan semakin membengkak jika saat pelaksanaan pemungutan suara ada gugatan atau sengketa dari salah satu peserta kandidat. Disinggung besarnya anggaran pilbup itu, dia mengatakan sebagian besar dana tersebut tersedot untuk honor petugas penyelenggara pilbup, seperti KPPS, PPK, dan PPD.

“Jika jumlah petugas ada 70 ribu penyelenggara, dan dikalikan honorarium KPPS sebesar 125 ribu, sudah berapa puluh milyar uang yang harus dikeluarkan, belum lagi yang lainnya,” terang Fauzi.

Senin, 06 Mei 2013

Pohon Rambutan Berbuah Mangga Tumbuh di Hegar Manah

Monday, 06 May 2013
Reporter : Herman Bonz/Uli
Pohon Rambutan Berbuah Mangga Tumbuh di Hegar Manah
BOGOR, bogorpos.com - Jika pada lirik lagu Broeri Marantika (alm) 'buah semangka berdaun sirih', lain halnya dengan warga Kampung Hegar Manah, Desa Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Warga kampung yang terletak di Barat Kabupaten bogor itu di dihebohkan dengan ditemukannya pohon rambutan berbuah mangga.

Kesih, salah satu pemilik pohon aneh tersebut baru menyadari kejadian langka tersebut beberapa hari lalu saat dirinya hendak membersihkan halaman depan rumahnya.

"Saya baru tahu pas saya iseng-iseng lihat pohon rambutan tersebut waktu saya bersih-bersih halaman," ungkap Kesih kepada bogorpos.com, Senin (06/5/13).

Kabar aneh itupun akhirnya menyebar di kampung tersebut. Warga yang mendengar peristiwa langka tersebut akhirnya secara bergelombang mendatangi kediaman Kesih di Hegar Manah RT 1/RW 2, Desa Ciherang, Kecamatan Dramaga untuk melihat secara langsung.

"Saya menanam pohon rambutan itu sekitar setahun yang lalu," lanjutnya.

Dari pantauan bogorpos.com dilokasi, empat buah yang mirip dengan mangga itu masih kecil layaknya mangga pari, muncul di salah satu batang pohon rambutan tersebut.

"Saya juga heran, kok rambutan buahnya mangga," katanya

Sampai berita ini diturunkan, terlihat pohon tersebut masih akan terus berbuah. Pasalnya, masih tampak banyak tanda tanda timbul kemunculan buah pada batang pohon rambutan tersebut. Namun belum dapat dipastikan apakah selanjutnya akan berbuah mangga atau rambutan seperti seperti pada umumnya.

Turijah : Saya Bukan Rentenir, Apalagi Harus Bawa Provost

Monday, 06 May 2013
Reporter : Irvan
CIBINONG, bogorpos.com - Menanggapi pemberitaan yang beredar di beberapa media cetak berbasis lokal di Bogor baru-baru ini, yang menyebutkan Turijah sebagai rentenir kerjasama dengan Provost Polisi mengintimidasi warga, Turijah dan BS (Oknum Provost) kini angkat bicara dengan fakta yang sebenarnya.

Turijah, ketika ditemui baru-baru ini menolak dengan keras isi pemberitaan tersebut yang menurutnya tidak sesuai fakta, tidak berimbang dan tidak menempuh kroscek terhadap dirinya terlebih dahulu. Menurutnya, hal tersebut merupakan akal-akalan Nurliana yang merupakan anak Napsiah untuk berkelit dan menghindar dari kewajibannya untuk membayar hutang dengan cara-cara yang tidak elok dengan menyebarkan keterangan-keterangan palsu.

Kasus ini pun sudah terjadi sejak tahun 2009 lalu, dan telah melewati jalur persidangan Gugat Perdata Ingkar Janji dari tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Cibinong dengan Nomor 60/PDT.G/2009/PN.CBN pada tanggal 08 Mei 2009, Banding di Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor Perkara 93/PDT/2010/PT.BDG, dan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara 362K/PDT/2011 dan semuanya telah dimenangkan oleh pihak Turijah.

"Faktanya, hubungan saya dengan Napsiah CS (Nurliana, Suryana dan Sylviana Safitri) adalah perikatan perjanjian pinjaman uang sebesar Rp.380 juta dengan tidak pernah melibatkan Provost Polisi, terbukti dengan surat pernyataan tanggal 14 Februari 2009 yang di tandatangani Napsiah CS sebagai peminjam uang dengan menyerahkan sertifikat hak milik No.2302 sebagai jaminannya" kata Turijah ketika ditemui belum lama ini.

"Jadi darimana saya dikatakan rentenir, orang yang menjanjikan 10 persen saja Lia sendiri dan sampai sekarang belum pernah sepeserpun Lia dan keluarganya memberikan uang kepada saya" ujar Turijah seraya menerangkan bahwa transaksi terjadi hingga tiga kali dengan waktu yang tidak lama berselang.

Mengenai surat pernyataan yang menurut keterangan Lia telah terjadi pemaksaan dan penekanan serta intimidasi dari Oknum Provost Polisi Polres Bogor berinisial BS, hal itu tidak di benarkan Turijah.

"Bagaimana mungkin pak Bambang bisa menekan Lia untuk tandatangani surat pernyataan, sedangkan pak Bambang datang ke tempat Lia surat itu sudah jadi, malah adiknya Lia yaitu Suryana yang malam-malam mencari Materainya, darimana bisa dikatakan ada penekanan dan pamaksaan??" tandas Turijah seraya bertanya.

Genderang Pertarungan Calon Walikota Bogor Ditabuh

Monday, 06 May 2013
Reporter : Herman Bonz
Genderang Pertarungan Calon Walikota Bogor Ditabuh
BOGOR, bogorpos.com - Genderang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) sudah ditabuh. Hal itu menandakan KPU Kota Bogor siap menggelar pertarungan calon orang Nomor satu di Kota Bogor pada Sabtu 14 September 2013 mendatang.

Pemukulan gendang Pilwalkot dilakukan Sekretaris Daerah Kota Bogor Aim Halim Hermana, Ketua DPRD Mufti Faoqi, dan Ketua KPU Agus Teguh Suryaman  bersama jajaran Muspida Kota Bogor, sekaligus memperkenalkan maskot Pilwalkot Bogor "Uncal" (Rusa), di Gedung Brajamustika Jalan Dr. Sumeru Kota Bogor, Minggu (4/5/2013) malam.

"Launching ini sekaligus memberitahukan kepada seluruh  masyarakat Kota Bogor akan digelarnya pesta demokrasi untuk memilih pemimpin Kota Bogor untuk lima tahun kedepan, “ ungkap Ketua KPU Kota Bogor Agus Teguh Suryaman.

Menurut Agus, tahapan – tahapan Pilwalikot sudah mulai dilaksanakan, pada awal Mei,  KPU   telah membuka pendaftaran bakal calon walikota dan Walikota dari jalur Independen.  Sedangkan pendaftaran balon dari jalur Partai akan dibuka mulai awal Juni.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kota Bogor Aim Halim Hermana yang menyampaikan sambutan tertulis Walikota Bogor mengingatkan, ada dua hal yang harus terus disampaikan ketengah masyarakat  agar Pilwalkot berjalan sukses.

“Ajaklah masyarakat untuk menyalurkan pilihan politiknya.  Untuk itu, Walikota meminta kepada KPU Kota Bogor anggota PPK, PPS dan seluruh aparat wilayah Pemerintah Kota Bogor agar mau berperan dalam proses ini, “ ingatnya.

Walikota mengingatkan, setiap warga Kota Bogor yang menyatakan, kesiapannya maju dalam Pilwalikot harus pula memiliki pemahaman bahwa kalau atau menang adalah proses alamiah sebagai hasil dari sebuah pesta demokrasi.

“Sebuah kemenangan harus disikapi dengan wajar dan niat bahwa amanah adalah kesempatan untuk memberi pengabdian terbaik bagi warga Kota Bogor.

Sebaliknya lanjut walikota,  sebuah kekalahan harus disikapi secara bijak dan dewasa, bukan dengan luapan amanah.  “Bahkan, saya tekankan agar setiap kandidat memiliki kesiapan lebih untuk menerima sebuah kemenangan dibandingkan menerima sebuah kekalahan, “ imbuhnya.

Launching Pilwalikot berlangsung meriah, selain diisi dengan hiburan dengan menghadirkan penyanyi Betharia Sonata, dan pelawak Ohang.