Pemimpin Bogor Harus Bersih Dari Sifat Maksiat dan Perbuatan Asusila

BOGOR, bogorpos.com - Menyikapi permasalahan adanya perbuatan maksiat dan cabul yang dilakukan kalangan pejabat pemerintahan, Aliansi Masyarakat Bogor Anti Maksiat mengingatkan para pejabat dan masyarakat Kota bogor dengan menggelar aksi unjuk rasa didepan Kantor Walikota Dan DPRD Kota Bogor, Selasa (23/04/13).
Koordinator unjuk rasa, Ruhyat Sujana menuturkan, bahwa dalam waktu dekat ini masyarakat Kota dan Kabupaten Bogor akan dihadapkan dengan pemilihan umum kepala daerah. Untuk mengingatkan masyarakat agar lebih mewaspadai dan mencermati dalam memilih para pemimpinnya. Selain itu, bagi para kandidat yang nantinya akan memimpin baik di Kota maupun Kabupaten Bogor untuk lebih amanah dan lebih mengedepankan akhlak terpuji dalam menjalankan roda kepemerintahan dengan landasan sepenuhnya demi kepentingan masyarakatnya.

"Masyarakat harus lebih cerdas menyikapi dan mencermati jejak rekam para calon pemimpinnya dalam segala hal, terutama yang berkaitan dengan urusan syahwat yang mengarah kepada tindakan maksiat dan perbuatan cabul yang dilakukan para pejabat," ujar Ruhyat kepada wartawan.

Ruhyat berharap, peristiwa perbuatan asusila, maksiat dan cabul yang dilakukan beberapa pejabat pemerintahan di daerah lain, harus menjadi bahan introspeksi bagi para pejabat di Kota dan Kabupaten Bogor untuk tidak berbuat sama seperti yang dilakukan para pejabat di daerah lain yang ramai diberitakan diberbagai media.

"Para pejabat Kota dan Kabupaten Bogor harus lebih melakukan pendekatan secara religi, majauhi perbuatan-perbuatan asusila termasuk upaya penyalahgunaan wewenang dan jabatannya demi kepentingan pribadi dan golongannya yang akan membawanya kepada tindak pidana korupsi karena, itu sudah menjadi mata rantai seperti yang sering didengung-dengungkan yakni harta, tahta, wanita," harap dia.

Jika kedepan ada para pejabat Kota Bogor yang terbukti melakukan tindakan asusila, maksiat dan cabul, maka Aliansi Masyarakat Bogor Anti Maksiat tidak akan sungkan-sungkan untuk berada di bagian depan menuntut para pejabat tersebut untuk turun dari jabatan dan menyeretnya ke pengadilan," tegas Ruhyat.

Unjuk rasa yang tidak berlangsung lama di depan Balaikota itu diterima oleh Staf Ahli Pemerintahan, Hendi Iskandar yang juga mantan Kasat Pol PP Kota Bogor. Tak puas dengan apa yang disampaikan Hendi, massa yang berjumlah sekitar 25 orang itu membubarkan diri dan melanjutkan berorasi di halam Gedung DPRD Kota Bogor.