Wednesday, 01 May 2013
Reporter : Herman bonz
 |
BOGOR, bogorpos.com
- Beberapa perwakilan dari ratusan buruh yang berunjuk rasa di
Balaikota dan Gedung DPRD Kota Bogor diterima oleh Kepala Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans), Sekertaris Daerah Kota
Bogor dan Komisi D DPRD Kota Bogor, Rabu (01/5/13).
Dalam
pertemuan dengan para pejabat daerah dan Komisi D tersebut, para buruh
meminta kepada Pemkot dan DPRD Kota Bogor untuk mengakomodir tuntutan
mereka dan menyediakan sebuah tempat sebagai sekretaris bersama
(sekber), selain tiga tuntutan lainnya seperti kenaikan UMK 2013,
penghapusan sistem kerja outsourching, dan mendesak pihak-terkait untuk
melaksanakan pengawasan secara rutin terhadap perusahaan-perusahaan yang
beroperasi di Kota Bogor.
Kadinsosnakertrans
Pajar Maulana Yusup mengungkapkan, mengenai tuntutan buruh yang meminta
disediakan sekber telah dilaporkannya kepada Sekdakot Aim Halim
Hermana. Bahkan, lanjut Pajar, telah diizinkan untuk menggunakan salah
satu aset bangunan milik Pemkot di Kawasan Batutulis, Bogor Selatan.
"Soal
adanya beberapa perusahaan yang belum bisa melaksanakan kenaikan upah,
Dinsosnakertrans melalui tim pengawas yang ada akan melakukan monitoring
ke setiap perusahaan meski terbatasnya jumlah petugas," katanya.
Pajar
menambahkan, pihaknya pun telah berkomitmen untuk memfasilitasi seluruh
tuntutan buruh dan akan memantau kenaikan UMK ini secara intensif.
Hadir
dalam pertemuan segitiga itu diantaranya perwakilan dari SPN dan FSPIN,
Ketua Komisi D Aep Saefulah, Wakil Ketua Ujang Sugandhi, dan Sekretaris
Najamudin. Dari unsur Pemkot ada Sekdakot Aim Halim Hermana,
Kadinsosnakertrans Fajar Maulan Yusup, dan Kabid Ketenagakerjaan dan
Hubungan Industrial Samson Purba.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar